Jakarta – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meminta keterangan empat Ketua Kelompok Usaha Bersama Nelayan Banten terkait dugaan korupsi pengadaan kapal kayu 30 GT untuk Kelompok Usaha Bersama Nelayan Banten pada Dinas Kelautan Provinsi Banten 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 2 miliar, Kamis (14/2).

Keempat ketua nelayan itu yakni, Juned, Ketua KUB Sinar Laut Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Saryadi, Ketua KUB Mina Bahari Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Sugandha, Ketua Koperasi Perikanan Genau Bahari Kampung Karangantu Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, dan Sanwani, Ketua KUB Laut Bahari Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Keempatnya diperiksa mengenai spesifikasi dan kondisi kapal yang diterima kelompok koperasi nelayan termasuk yang diterima oleh keempat saksi.

“Empat orang saksi diperiksa di Kejati Banten,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Untung Setia Arimuladi.

Dalam kasus tersebut, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi dalam program pekerjaan pembangunan delapan unit kapal kayu 30 GT untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Banten pada Dinas Kelautan Provinsi Banten 2011.

Ketiga tersangka yakni Alimus bin Ali Ibrahim (wiraswasta), Mahyudin (PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten), dan Ade Burhanuddin (PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten).

Sampai sekarang pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan saat ini diduga kerugian negaranya mencapai angka Rp 2 miliar.

Kasus tersebut bermula saat Pemerintah Provinsi Banten yang menggunakan DIPA tahun anggaran 2011 membuat lima unit kapal yang dananya menggunakan APBD setempat, dua unit dari APBN, dan satu unit APBN-P.

Namun, hasil dari pembuatan kapal itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada bahkan satu unit kapal dalam kondisi tidak bisa digunakan lagi. Hal itu setelah pengecekan di Pelabuhan Sukaresmi Banten.

Sumber